AYOOBATAM – Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menyambut langsung aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kepulauan Riau di depan Gedung DPRD Kota Batam, Jumat (23/10/2026) sore.
Dalam suasana terbuka, Kamaluddin memilih duduk bersila bersama puluhan mahasiswa di pintu masuk gedung DPRD. Ia mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Batam.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah poster berisi tuntutan kepada pemerintah dan DPR RI. Beberapa isu yang disoroti meliputi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), serta realisasi janji pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan.
Dalam orasinya, salah seorang mahasiswa mendesak pemerintah segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Ia menilai dampak kebakaran hutan dan lahan yang disertai kabut asap telah dirasakan di berbagai wilayah Indonesia.
“Pemerintah harus segera menetapkan karhutla ini sebagai bencana nasional. Kita sama-sama melihat dan merasakan hampir semua wilayah di Tanah Air terdampak kabut asap akibat karhutla. Hampir semua pulau besar, mulai Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua, mengalami karhutla,” ungkap mahasiswa tersebut.
Kamaluddin menyampaikan bahwa beberapa hari sebelumnya ia juga telah menerima aspirasi serupa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam. Bahkan, ia turut menandatangani dokumen aspirasi tersebut yang selanjutnya dikirimkan kepada DPR RI.
Menurut Kamaluddin, aspirasi mahasiswa merupakan bagian dari perhatian bersama terhadap berbagai persoalan nasional yang membutuhkan tindak lanjut dari pemerintah maupun lembaga legislatif.
Di tengah berlangsungnya aksi, Kamaluddin mengajak para mahasiswa melanjutkan penyampaian aspirasi melalui dialog di dalam Gedung DPRD Kota Batam.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan secara langsung sekaligus membuka komunikasi dengan lembaga legislatif daerah mengenai persoalan nasional yang menjadi perhatian mereka.















































