AYOOBATAM – Koalisi Rakyat Melawan bersama sejumlah elemen masyarakat sipil berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PLN Batam pada Selasa, 20 Oktober 2026. Aksi ini merupakan respons atas pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda Batam, Tanjungpinang, dan Bintan pada Senin, 12 Oktober 2026.
Dalam surat pemberitahuan tertanggal 13 Oktober 2026 yang ditandatangani Koordinator Umum Koalisi Rakyat Melawan, Syamsun Yusuf, massa aksi diperkirakan mencapai 700 orang. Aksi dijadwalkan dimulai pukul 09.30 WIB hingga selesai, dengan titik kumpul di kawasan Welcome to Batam (WtB) sebelum bergerak menuju Kantor PLN Batam.
Koalisi Rakyat Melawan menilai peristiwa blackout tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan serius mengenai keandalan sistem kelistrikan, kesiapan infrastruktur, serta pertanggungjawaban pengelola layanan listrik kepada masyarakat.
Mereka juga menyoroti kebutuhan energi yang besar untuk operasional pusat data (data center) di Batam, terutama terkait jaminan ketersediaan listrik bagi masyarakat di tengah rencana perdagangan listrik lintas negara.
Salah satu tuntutan utama koalisi adalah meminta PLN Batam memberikan penjelasan secara terbuka, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai penyebab blackout yang berdampak pada sejumlah wilayah di Kepulauan Riau.
Koalisi secara khusus mempertanyakan keterangan mengenai adanya hewan liar yang disebut mengganggu instalasi kelistrikan hingga memengaruhi pasokan listrik. Mereka meminta penjelasan terperinci mengenai jenis hewan yang dimaksud serta bagaimana gangguan tersebut dapat berdampak terhadap sistem kelistrikan dalam skala luas.
Selain meminta klarifikasi dari PLN Batam, koalisi mendesak pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait bersama Komisi XII DPR RI, segera membentuk tim khusus untuk melakukan audit investigatif terhadap peristiwa blackout tersebut.
Menurut tuntutan yang tertuang dalam surat pemberitahuan aksi, audit diperlukan untuk menelusuri penyebab gangguan, mengevaluasi keandalan infrastruktur, serta memastikan adanya pertanggungjawaban atas gangguan layanan listrik yang dialami masyarakat.
Koalisi juga menyoroti rencana ekspor listrik ke Singapura. Mereka meminta PLN Batam menjelaskan bagaimana prioritas kebutuhan listrik domestik akan dijamin apabila perdagangan listrik lintas negara direalisasikan.
Penjelasan yang diminta meliputi skema pasokan listrik, pemisahan atau keterkaitan jaringan, pengaturan kapasitas, hingga mekanisme perlindungan konsumen dalam negeri. Koalisi menegaskan pentingnya memastikan kebutuhan listrik masyarakat tetap menjadi prioritas.
Tak hanya itu, Koalisi Rakyat Melawan turut mendesak pencopotan direktur PLN Batam yang bertanggung jawab atas aspek teknis dan operasional. Dalam suratnya, koalisi juga menyinggung dugaan kolusi dan konflik kepentingan di jajaran direksi, yang memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Untuk mendukung pelaksanaan aksi, massa diperkirakan membawa sejumlah perlengkapan, antara lain sistem pengeras suara, bendera, kendaraan roda dua, dan mobil komando.
Melalui aksi tersebut, Koalisi Rakyat Melawan menyampaikan tuntutan agar PLN Batam membuka informasi mengenai penyebab blackout, pemerintah melakukan audit investigatif, serta jaminan pasokan listrik bagi kebutuhan domestik diperjelas di tengah rencana ekspor listrik ke Singapura.















































