AYOOBATAM – Pemerintah Kota Batam terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja. Hingga Agustus 2026, sebanyak 321.932 pekerja telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, atau mencapai 57,59 persen dari total potensi kepesertaan di Batam.
Capaian tersebut mengantarkan Batam masuk nominasi Jamsostek Award 2026. Komitmen ini diperkuat melalui kebijakan pemerintah daerah, dukungan anggaran, serta kolaborasi dengan dunia usaha untuk menjangkau lebih banyak pekerja, terutama kelompok rentan.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memaparkan program perlindungan pekerja tersebut dalam Wawancara Nasional Jamsostek Award 2026 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (15/10/2026).
Amsakar menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, sekaligus memberikan perlindungan ketika menghadapi risiko pekerjaan.
Menurutnya, Pemerintah Kota Batam berkomitmen memperluas cakupan perlindungan melalui Peraturan Wali Kota Batam Nomor 48 dan 49 Tahun 2025 yang mendukung pencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ).
Selain melalui regulasi dan penganggaran APBD, Pemko Batam memperkuat kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Melalui Surat Edaran Nomor 45 Tahun 2026, terdapat komitmen penambahan perlindungan bagi 70.000 pekerja hingga Desember 2026.
Dengan tambahan tersebut, jumlah pekerja yang ditargetkan terlindungi meningkat menjadi 391.932 orang.
Amsakar menjelaskan, perluasan perlindungan tidak hanya menyasar pekerja formal, tetapi juga berbagai kelompok pekerja rentan, seperti nelayan, pengemudi ojek daring, petani, pengayuh becak, pengemudi boat pancang, kader Posyandu, pekerja sosial keagamaan, serta Kader Siaga Kelurahan.
Data Pemko Batam mencatat, perlindungan telah diberikan kepada 6.000 nelayan, 6.165 pengemudi ojek daring, 2.500 petani, 47 pengayuh becak, dan 147 pengemudi boat pancang. Selain itu, terdapat 4.028 pengurus RT/RW/LPM, 3.855 kader Posyandu, 4.703 pekerja sosial keagamaan, 109 Kader Siaga Kelurahan, serta 152 pekerja rentan sosial kemasyarakatan yang tercatat dalam program perlindungan tersebut.
“Perlindungan sosial ketenagakerjaan merupakan amanat konstitusi dan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara harus hadir melindungi seluruh pekerja, terutama pekerja miskin ekstrem, miskin, dan rentan,” ujar Amsakar.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, hingga masyarakat, untuk memperkuat kolaborasi agar semakin banyak pekerja memperoleh jaminan sosial.
Pemko Batam berharap peningkatan cakupan kepesertaan dapat memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarga, sekaligus memperkuat pembangunan daerah yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.















































