AYOOBATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat sebanyak 1.182 permohonan perizinan masuk melalui sistem Online Single Submission (OSS) dalam periode 1 September 2025 hingga 20 September 2026.
Permohonan tersebut mencakup 16 bidang layanan perizinan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Dari jumlah tersebut, 423 permohonan telah ditangani atau diterbitkan. Sementara itu, 284 permohonan belum memenuhi persyaratan, 276 permohonan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan, dan 199 permohonan masih dalam tahap verifikasi.
Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan setiap permohonan diproses berdasarkan kelengkapan serta kesesuaian persyaratan dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, proses tersebut dilakukan agar pemohon memperoleh kepastian pada setiap tahapan pelayanan perizinan.
“Data ini menunjukkan proses pelayanan perizinan terus berjalan. Setiap permohonan kami proses berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan,” ujar Ariastuty di Batam Centre, Selasa (22/9).
PB dan PBUMKU Jadi Bagian Besar Permohonan
Jika dirinci berdasarkan jenis layanan, pada Perizinan Berusaha (PB) tercatat 136 permohonan telah ditangani atau diterbitkan. Sebanyak 20 permohonan belum memenuhi persyaratan, 147 dikembalikan untuk perbaikan, dan 62 masih dalam proses verifikasi.
Sementara pada Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU), sebanyak 123 permohonan telah ditangani atau diterbitkan. Kemudian 15 permohonan belum memenuhi persyaratan, 112 dikembalikan untuk diperbaiki, dan 96 masih dalam tahap verifikasi.
Pada layanan Persetujuan Lingkungan, yang meliputi SPPL, PL, AMDAL, serta UKL-UPL, terdapat 144 permohonan yang telah ditangani atau diterbitkan. Satu permohonan belum memenuhi persyaratan, 16 dikembalikan untuk perbaikan, dan 11 masih diverifikasi.
Sedangkan pada PKKPR Laut, tercatat 18 permohonan telah ditangani atau diterbitkan, 222 belum memenuhi persyaratan, satu dikembalikan untuk diperbaiki, dan 21 masih dalam proses verifikasi.
Untuk layanan PPKH, terdapat dua permohonan yang telah ditangani atau diterbitkan, 26 belum memenuhi persyaratan, dan sembilan masih dalam proses verifikasi.
BP Batam Dorong Penyederhanaan Perizinan
BP Batam menyebut layanan perizinan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung kegiatan usaha dan investasi di KPBPB Batam.
Selain OSS, layanan perizinan melalui Land Management System (LMS) dan Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS) juga telah berjalan sebagai bagian dari ekosistem pelayanan BP Batam. Pusat PTSP BP Batam sendiri menyediakan layanan perizinan secara terintegrasi melalui OSS dan IBOSS.
BP Batam juga menyatakan peningkatan kualitas layanan terus didorong melalui penyederhanaan proses dan berbagai kebijakan kemudahan berusaha.
Di sisi regulasi, pemerintah telah menerbitkan sejumlah aturan yang berkaitan dengan KPBPB dan perizinan, termasuk PP Nomor 25 Tahun 2025, PP Nomor 28 Tahun 2025, dan PP Nomor 47 Tahun 2025. BP Batam menyebut regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepastian dan kemudahan berusaha di Batam.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad sebelumnya menyampaikan bahwa peningkatan layanan perizinan merupakan bagian dari komitmen untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha.
Dengan 1.182 permohonan yang tercatat dalam lebih dari satu tahun terakhir, perkembangan penyelesaian setiap permohonan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat efektivitas pelayanan perizinan di kawasan perdagangan bebas Batam.















































