AYOOBATAM – Sebanyak 111 perusahaan pemegang Terminal Khusus (Tersus) di Batam telah menyelesaikan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sewa perairan periode 2021–2025. Total penerimaan yang berhasil diselesaikan mencapai Rp18.820.259.094 atau sekitar Rp18,82 miliar.
Penyelesaian kewajiban tersebut merupakan hasil sinergi antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam melalui pendampingan hukum kepada para pemilik dan pengelola Tersus.
Capaian itu ditandai dengan kegiatan Serah Terima dan Pemberian Penghargaan atas Pendampingan Hukum Penyelesaian PNBP Sewa Perairan pada Terminal Khusus BP Batam periode 2021–2025, Minggu (21/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejari Batam I Wayan Wiradarma secara simbolis menyerahkan penerimaan PNBP kepada Kepala BP Batam Amsakar Achmad.
I Wayan mengatakan, penyelesaian kewajiban PNBP tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kejari Batam, BP Batam, asosiasi hingga pelaku usaha.
Dari 135 pemegang Tersus yang menjadi objek penanganan, sebanyak 111 perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya hingga September 2026.
Menurut I Wayan, pendampingan yang dilakukan Kejari Batam tidak hanya ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, tetapi juga memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha.
“Capaian ini merupakan keberhasilan bersama dalam mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha,” ujar I Wayan.
Proses penyelesaian tersebut dilakukan Kejari Batam melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan melakukan koordinasi, fasilitasi serta pendampingan hukum kepada pemilik dan pengelola Tersus.
Langkah itu berkaitan dengan perubahan pengelolaan pemanfaatan perairan Terminal Khusus setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Sementara itu, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejari Batam dan para pelaku usaha yang turut mendukung penyelesaian kewajiban tersebut.
Amsakar menilai optimalisasi PNBP menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan Batam. Penerimaan negara dari kegiatan pengusahaan juga menjadi salah satu penopang berbagai kegiatan BP Batam.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, asosiasi dan dunia usaha dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberikan kepastian berusaha.
Amsakar juga menyebut pertumbuhan ekonomi Batam pada semester I 2026 mencapai 7,28 persen. Menurutnya, momentum tersebut perlu dijaga melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
“Kalau pelaku usaha sudah sehati, insyaallah Batam ke depan semakin jaya,” kata Amsakar.
Kegiatan tersebut turut dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai berkontribusi dalam proses penyelesaian PNBP sewa perairan Tersus.
Turut hadir jajaran Kejari Batam dan BP Batam, KSOP Khusus Batam, Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA), DPC Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Batam, serta pimpinan dan perwakilan perusahaan pengelola Terminal Khusus.
Penyelesaian kewajiban PNBP tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemanfaatan perairan Tersus, meningkatkan penerimaan negara, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha di Batam.















































