AYOOBATAM.COM — Persoalan seorang ibu dengan perempuan yang selama bertahun-tahun mengasuh anaknya berujung pada laporan polisi. Wenni Febrianty alias Rubby (37), dilaporkan ke Polsek Bengkong atas dugaan penelantaran anak setelah menjemput anak kandungnya, Zahra (8), yang disebut telah diasuh oleh Nani Kasiani (54) selama sekitar tujuh tahun.
Laporan tersebut tercatat dalam LP Nomor LP-B/119/VIII/2026 dan kini masih dalam penanganan penyidik Polsek Bengkong, Kota Batam.
Kuasa hukum Wenni dari Law Firm DRS and Partners menilai persoalan tersebut tidak dapat dilihat hanya berdasarkan laporan pelapor. Mereka meminta penyidik memeriksa seluruh rangkaian kejadian, termasuk latar belakang penitipan anak, komunikasi antara Wenni dan Nani, serta proses penjemputan Zahra.
“Kami meminta penyidik bertindak objektif dan memeriksa seluruh alat bukti, termasuk bukti yang meringankan klien kami,” kata Laurensius Siburian, SH, CPM, Kamis (10/9/2026).
Menurut kuasa hukum, Zahra dititipkan kepada Nani pada 2019 ketika masih berusia balita melalui rekomendasi seseorang bernama Suzana. Saat itu Wenni disebut sedang bekerja di Malaysia dan mengalami kesulitan ekonomi.
Tidak ada kesepakatan mengenai nominal khusus biaya pengasuhan. Namun, Wenni disebut tetap mengirimkan uang sebanyak dua kali sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik.
Kondisi ekonomi Wenni kemudian semakin sulit ketika pandemi Covid-19. Ayah biologis Zahra juga disebut sudah tidak lagi bersama Wenni. Dalam keadaan tersebut, Wenni diklaim tetap berkomunikasi dengan Nani dan meminta agar anaknya dirawat sampai dirinya dapat kembali.
Kuasa hukum menyebut terdapat percakapan WhatsApp yang menunjukkan Wenni meminta agar Zahra dirawat seperti anak sendiri dan tidak dipisahkan darinya.
Namun, pihak Wenni menyatakan akses komunikasi dengan Zahra kemudian terputus. Mereka menuding Nani memblokir komunikasi dan menghalangi upaya Wenni untuk bertemu maupun menjemput anaknya.
Pihak Wenni juga menyebut Zahra sempat dititipkan ke panti asuhan dan dibawa ke Pulau Jawa tanpa sepengetahuan ibu kandungnya.
“Kami mempertanyakan, bagaimana seorang ibu yang berupaya berkomunikasi, bertemu dan mengambil kembali anaknya dapat disebut memiliki maksud untuk melepaskan tanggung jawab?” ujar Muliya Ompusunggu, SH.
Selain itu, kuasa hukum mengungkap bahwa ketika Zahra berada di Pulau Jawa, Nani disebut pernah meminta uang sebesar Rp10 juta kepada Wenni. Uang tersebut, menurut pihak Wenni, diminta dengan alasan untuk mengambil Zahra dari mantan suami Nani.
Wenni disebut tidak memenuhi permintaan tersebut. Meski demikian, Zahra akhirnya dapat kembali ke Batam.
Sementara itu, proses penjemputan Zahra di Batam disebut berlangsung tertib dan dalam suasana kekeluargaan. Proses tersebut diklaim disaksikan Ketua RT setempat serta pihak kuasa hukum.
Tim hukum Wenni juga mengaku memiliki rekaman video dan audio dari proses tersebut. Dalam rekaman yang disebut dimiliki pihak Wenni, Nani diklaim menyatakan ikhlas merawat Zahra selama ini serta menganggap Wenni seperti anak sendiri dan Zahra seperti cucunya.
Bagi kuasa hukum, rekaman tersebut menjadi salah satu bukti yang perlu diperiksa penyidik untuk melihat konteks hubungan kedua pihak selama masa pengasuhan Zahra.
Tudingan bahwa Wenni tidak peduli terhadap anaknya juga dibantah. Kuasa hukum menyebut Wenni pernah dua kali datang ke tempat Nani, memberikan uang saku, membelikan pakaian, sepatu dan tas, serta mengajak Zahra berjalan-jalan ke Grand Mall Batam dan Nagoya Hill.
“Klien kami memang pernah mengalami kesulitan ekonomi, tetapi kondisi tersebut tidak berarti dia melepaskan tanggung jawab sebagai ibu,” kata Ilham Arrasyid, SH, CCLS.
Atas perkara tersebut, Law Firm DRS and Partners meminta Polsek Bengkong memeriksa seluruh bukti yang mereka miliki, mulai dari percakapan WhatsApp, bukti transfer, rekaman video dan audio hingga keterangan saksi.
Kuasa hukum juga menyoroti penerapan Pasal 429 KUHP 2023 yang menurut mereka harus dilihat berdasarkan unsur pidananya, khususnya terkait ada atau tidaknya maksud untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak.
“Kami meminta proses ini tidak hanya berangkat dari laporan, tetapi juga dari pemeriksaan seluruh bukti yang meringankan. Jangan sampai perkara ini dilihat dari satu sisi saja,” ujar Laurensius.
Mereka juga meminta Polresta Barelang dan Polda Kepri memastikan penanganan perkara berjalan profesional, objektif dan berimbang.















































