AYOOBATAM.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan memperkuat peran Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dalam mengedukasi masyarakat agar lebih patuh membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Melalui kebijakan ini, RT dan RW akan berperan memberikan edukasi secara persuasif kepada warga sekaligus membantu pendataan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di lingkungan masing-masing.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menegaskan bahwa pelibatan RT dan RW bertujuan membangun kesadaran masyarakat, bukan melakukan penindakan.
“Pendekatan yang dilakukan mengedepankan komunikasi yang baik dan bersifat persuasif. RT dan RW diharapkan dapat membantu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor,” ujar Rudi, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, pelibatan RT dan RW memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, hingga Peraturan Wali Kota Batam Nomor 32 Tahun 2017 yang mengatur peran RT dan RW dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lingkungan.
Rudi menjelaskan, proses pendataan akan dilakukan dengan tetap menghormati privasi masyarakat. Apabila terdapat warga yang tidak bersedia memberikan informasi mengenai status pajak kendaraannya, RT maupun RW tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik.
Informasi tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada kader pajak dan pihak kelurahan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Batam selama ini telah memberikan insentif rutin kepada para Ketua RT dan RW sebagai bentuk apresiasi atas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, kemungkinan adanya tambahan insentif terkait tugas edukasi pajak masih akan disesuaikan dengan kebutuhan program serta kemampuan keuangan daerah.
Implementasi kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada awal tahun 2027 setelah regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya resmi diundangkan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, RT, RW, dan masyarakat, Pemko Batam berharap tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor terus meningkat sehingga penerimaan daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Batam.















































