AYOOBATAM.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang berlangsung pada Rabu (8/7/2026).
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan Ranperda. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan legislatif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Amsakar menjelaskan, Ranperda yang telah disetujui selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Seluruh masukan dan rekomendasi dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan,” ujarnya.
Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan, Pemerintah Kota Batam telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah percepatan penyelesaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang nilainya mencapai sekitar Rp592,77 miliar. Untuk itu, dibentuk tim khusus yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap piutang yang masih dapat ditagih maupun yang memenuhi syarat untuk dihapuskan.
Di sektor aset daerah, Pemko Batam terus membenahi administrasi dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), sembari menunggu pedoman resmi dari Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme penilaian kembali aset daerah.
Pemerintah juga akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui sosialisasi yang lebih intensif serta pelibatan RT dan RW dalam pendataan kendaraan yang masih menunggak pajak.
Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemko Batam akan melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Di bidang retribusi, pemerintah mempercepat digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS, virtual account, dan dompet digital. Selain itu, Pemko Batam juga menjajaki kerja sama dengan SPAM Batam agar pembayaran retribusi persampahan dapat diintegrasikan dengan tagihan air.
Pengelolaan parkir juga menjadi perhatian melalui verifikasi titik parkir, peningkatan kompetensi petugas, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap juru parkir guna mengoptimalkan penerimaan daerah.
Sementara itu, untuk meningkatkan realisasi belanja daerah, pemerintah akan memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi di seluruh perangkat daerah.
Menanggapi besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Amsakar menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh realisasi pendapatan yang mencapai 96,48 persen, sementara realisasi belanja berada pada angka 90,44 persen. Selisih tersebut berasal dari efisiensi anggaran, sisa hasil tender, penghematan belanja, hingga sejumlah kegiatan yang belum dapat dilaksanakan akibat persoalan lahan maupun putus kontrak.
Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan infrastruktur, khususnya di wilayah hinterland, yang belum dapat diselesaikan secara optimal karena terkendala faktor transportasi, cuaca, dan administrasi.
Ke depan, Pemerintah Kota Batam berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah melalui skema sewa maupun kerja sama pemanfaatan (KSP), sekaligus memastikan seluruh program pembangunan berjalan selaras dengan target RPJMD dan RKPD guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.















































