AYOOBATAM.COM – Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya logistik sebagai langkah menjaga efisiensi rantai pasok sekaligus memperkuat daya saing kawasan industri dan investasi Batam.
Sebagai tindak lanjut dari evaluasi tersebut, BP Batam memutuskan menunda implementasi penyesuaian tarif layanan peti kemas di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar hingga 31 Agustus 2026. Bagi pengguna jasa yang telah membayar berdasarkan tarif baru, BP Batam memastikan selisih pembayaran akan dikembalikan.
Keputusan itu diambil setelah BP Batam menggelar dialog bersama asosiasi pelaku usaha, operator terminal, perusahaan logistik, pengguna jasa, dan berbagai pemangku kepentingan di Conference Hall IT Center BP Batam, Kamis (25/6/2026).
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menegaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan di sektor kepelabuhanan mampu meningkatkan kualitas layanan tanpa mengurangi daya saing dunia usaha.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna jasa, meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan investasi,” ujar Denny.
Menurutnya, transformasi yang dilakukan di Terminal Peti Kemas Batu Ampar terus menunjukkan hasil positif. Modernisasi fasilitas, peningkatan produktivitas operasional, serta perluasan konektivitas pelayaran internasional menjadi bagian dari upaya meningkatkan kinerja pelabuhan.
Hal tersebut tercermin dari volume bongkar muat peti kemas yang mencapai 222.131 TEUs selama periode Januari–Mei 2026, atau tumbuh 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara produktivitas bongkar muat telah mencapai 40 box per jam.
Denny menjelaskan, hasil pembahasan bersama para pelaku usaha menunjukkan bahwa tarif pelayanan TPK Batu Ampar yang dikelola BP Batam hanya menyumbang sekitar 18 persen terhadap total biaya logistik rute Batam–Singapura. Adapun sebagian besar biaya logistik berasal dari komponen jasa feeder dan transshipment.
Karena itu, BP Batam akan terus membuka ruang dialog bersama seluruh pelaku logistik untuk mengkaji hubungan antara standar pelayanan, produktivitas operasional, investasi infrastruktur, dan struktur biaya logistik sebagai dasar penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.
Menurut Denny, pendekatan tersebut diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, transparan, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha.
“Target kami adalah menghadirkan pelayanan pelabuhan yang semakin modern, efisien, dan mampu meningkatkan kepercayaan investor. Seluruh kebijakan akan disusun secara terbuka, berbasis data, serta melalui dialog bersama para pelaku usaha,” tutupnya.
Langkah evaluasi ini menjadi bagian dari komitmen BP Batam dalam menciptakan sistem logistik yang lebih kompetitif, memperkuat iklim investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Batam sebagai salah satu kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas strategis di Indonesia.















































