AYOOBATAM.COM – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali memperkuat layanan digital untuk mendukung kemudahan investasi dengan meluncurkan penyempurnaan sistem Land Management System (LMS) pada 26 Mei 2026 mendatang.
LMS merupakan portal layanan resmi BP Batam yang digunakan untuk pengajuan dan pengelolaan perizinan pertanahan secara digital di Kota Batam. Pembaruan sistem ini difokuskan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan percepatan proses pengalokasian lahan bagi pelaku usaha maupun masyarakat.
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, mengatakan penyempurnaan LMS menjadi bagian dari komitmen BP Batam dalam membangun tata kelola pertanahan yang modern dan mendukung iklim investasi yang kompetitif.
Menurutnya, digitalisasi layanan pertanahan juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Penataan tanah melalui LMS merupakan bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan pengelolaan pertanahan yang lebih efektif, transparan, dan mampu mempercepat realisasi investasi di Batam,” ujar Li Claudia Chandra didampingi Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Syarlin Joyo dan Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum Ariastuty Sirait.
Ia menjelaskan, pengelolaan pertanahan BP Batam melalui LMS mengedepankan empat prinsip utama, yakni keberlanjutan, keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Pada prinsip keberlanjutan, pengalokasian lahan akan mengacu pada rencana tata ruang dan rencana induk pengembangan kawasan yang telah disusun BP Batam sebagai pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
Sementara prinsip keterbukaan diwujudkan melalui penyediaan informasi ketersediaan lahan yang dapat diakses publik, baik untuk alokasi reguler, alokasi langsung, maupun alokasi terbuka yang telah memenuhi persyaratan teknis dan pematangan lahan.
Kemudian, prinsip akuntabilitas diterapkan melalui proses evaluasi oleh Tim Verifikasi Teknis lintas unit kerja, termasuk penilaian terhadap kelayakan permohonan lahan.
Adapun prinsip kepastian hukum dilakukan dengan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan agraria dan regulasi BP Batam, termasuk penerbitan Keputusan Pengalokasian Tanah (KPT) dan Perjanjian Pemanfaatan Tanah (PPT).
Li Claudia menambahkan, melalui platform LMS, pelaku usaha dapat mengakses berbagai informasi terkait regulasi, prosedur, hingga persyaratan pengurusan lahan secara cepat dan transparan melalui laman lms.bpbatam.go.id.
Selain itu, pengguna juga dapat melihat lokasi lahan yang tersedia untuk pengajuan alokasi secara daring. Setelah memiliki akun terdaftar, pemohon dapat mengunggah dokumen persyaratan hingga menyelesaikan seluruh tahapan administrasi secara online.
“Nantinya sistem akan menerbitkan dokumen pengalokasian tanah secara otomatis setelah seluruh proses selesai. Kami ingin memastikan pelayanan pertanahan di Batam semakin mudah, profesional, dan berbasis digital,” katanya.
BP Batam berharap penguatan layanan LMS dapat semakin meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mempercepat pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi di Kota Batam.















































