AYOOBATAM.COM — Satreskrim Polresta Barelang terus mendalami dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam dengan nilai kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Perkembangan penanganan kasus tersebut disampaikan langsung oleh Wakapolda Kepulauan Riau Anom Wibowo dalam konferensi pers yang digelar di Lobby Mapolresta Barelang, Sabtu (23/5/2026). Turut hadir Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya, Wakapolresta Barelang Fadli Agus, pejabat utama Polresta Barelang, serta tim penyidik Satreskrim.
Dalam keterangannya, Brigjen Pol. Anom Wibowo menegaskan bahwa pihak kepolisian akan mengawal proses hukum perkara tersebut hingga tuntas. Ia menyebut Program MBG merupakan program strategis nasional yang harus dijaga dari praktik-praktik penyalahgunaan oleh oknum yang ingin meraup keuntungan pribadi.
“Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap penawaran titik SPPG dengan nilai besar dan segera melaporkan apabila menemukan dugaan praktik serupa,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol. (Purn) Sony Sonjaya menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan titik SPPG dilakukan secara resmi melalui portal mitra.bgn.go.id tanpa pungutan biaya.
Menurutnya, praktik memperjualbelikan titik verifikasi SPPG telah mencederai semangat program nasional yang digagas Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
“BGN bersama kepolisian akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap titik-titik yang terindikasi diperjualbelikan,” tegasnya.
Dalam pemaparannya, AKBP Fadli Agus menjelaskan bahwa kasus bermula saat korban berinisial H.H. (35) dihubungi seseorang berinisial I pada 1 Maret 2026. Korban ditawari dua titik lokasi SPPG MBG di wilayah Bengkong dan Lubuk Baja.
Korban kemudian diarahkan berkomunikasi dengan perempuan berinisial H.M. (40) yang mengaku sebagai pengurus Yayasan Gema Solidaritas Nusantara. H.M. menawarkan dua titik SPPG dengan harga Rp200 juta per titik.
Pada 3 Maret 2026, korban bersama H.M. menandatangani kerja sama di kantor notaris di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Setelah itu, korban mentransfer uang sebesar Rp400 juta ke rekening milik H.M., masing-masing Rp250 juta melalui rekening Bank BCA dan Rp150 juta melalui rekening Bank BNI.
Namun, operasional MBG yang dijanjikan tidak kunjung berjalan. Saat korban meminta pengembalian dana, korban diarahkan kepada seorang pria berinisial R.D.W.T. (38) yang berjanji mengembalikan uang pada 2 April 2026. Hingga kini, dana tersebut belum dikembalikan.
Polisi menduga ada keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara ini, yakni H.M. (40), R.D.W.T. (38), O.M. (41), dan I. (39). Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk korban, pengurus yayasan, pengurus wilayah yayasan, serta mitra pengelola titik SPPG.
Selain itu, penyidik juga telah melayangkan surat undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait guna melengkapi proses penyelidikan.
Dari hasil pendalaman sementara diketahui bahwa Yayasan Gema Solidaritas Nusantara sebelumnya mengajukan tujuh titik SPPG di Kota Batam kepada Badan Gizi Nasional sejak Desember 2025 dan masih berada pada tahap verifikasi. Dua titik yang diduga diperjualbelikan berada di Kecamatan Bengkong dan Lubuk Baja.
Pihak Badan Gizi Nasional menyatakan akan menghentikan sementara titik SPPG yang terbukti diperjualbelikan hingga proses hukum selesai.
Sebagai langkah antisipasi, Polresta Barelang mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur penawaran kerja sama atau transaksi titik SPPG yang menjanjikan keuntungan tertentu dengan meminta pembayaran dalam jumlah besar.
Masyarakat juga diminta memastikan seluruh informasi melalui instansi resmi dan segera melapor ke kepolisian apabila menemukan dugaan tindak pidana serupa, termasuk melalui layanan Call Center Polri 110 yang aktif selama 24 jam.















































