AYOOBATAM.COM – Pemerintah Kota Batam memperkuat langkah pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dengan menekankan penerapan sistem e-purchasing yang transparan, akuntabel, dan bebas intervensi.
Kebijakan tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, dalam kegiatan antisipasi korupsi pengadaan barang/jasa yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (5/5/2026).
Firmansyah menyampaikan bahwa Pemko Batam telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2026 sebagai pedoman pencegahan potensi korupsi dalam pelaksanaan e-purchasing. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara transparan dan terukur, mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan harus berjalan sesuai prinsip integritas, kompetitif, dan akuntabel dengan melibatkan peran aktif organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga kelompok kerja pengadaan.
Tanpa Intervensi Kepala Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Firmansyah juga menegaskan bahwa pimpinan daerah tidak melakukan intervensi dalam penentuan pemenang tender.
“Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak pernah ikut campur dalam proses penetapan penyedia. Semua berjalan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Sorotan Potensi Penyimpangan
Pemko Batam mengidentifikasi sejumlah potensi praktik korupsi yang kerap terjadi dalam pengadaan, antara lain:
- Pengondisian penyedia tertentu
- Mark-up harga
- Penawaran tidak wajar
- Penggunaan penyedia berulang tanpa dasar jelas
- Proses pengadaan yang tidak kompetitif
Sebagai langkah pencegahan, perangkat daerah diminta mengedepankan mini kompetisi, melakukan negosiasi secara terbuka dengan dokumen pendukung, serta memastikan setiap proses memiliki dasar hukum yang jelas.
Komitmen Penguatan Sistem
Melalui kebijakan ini, Kota Batam menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, khususnya dalam sektor pengadaan yang selama ini rawan penyimpangan.
“Laksanakan seluruh proses sesuai aturan agar pengadaan barang dan jasa benar-benar bebas dari praktik korupsi,” tutup Firmansyah.















































