AYOOBATAM.COM – Wakil Kepala BP Batam sekaligus Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan aktivitas pengerukan pasir ilegal yang dinilai dapat merusak lingkungan serta membahayakan keselamatan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam membenahi berbagai persoalan lingkungan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, mulai dari persoalan sampah, banjir, hingga aktivitas ilegal yang berpotensi merusak kondisi lingkungan Kota Batam.
“BP Batam dan Pemko Batam sedang bekerja memperbaiki dan membenahi masalah lingkungan yang selalu dikeluhkan masyarakat. Dari masalah sampah, banjir, hingga kegiatan-kegiatan ilegal yang dapat membahayakan kondisi lingkungan Kota Batam di masa depan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran aturan yang makin memperburuk kondisi lingkungan akan kami tindak,” tegas Li Claudia, Rabu (29/4/2026).
Sebelumnya, saat dalam perjalanan menuju Bandara Hang Nadim, Li Claudia mendapati sekelompok warga sedang melakukan pengerukan pasir secara ilegal di pinggir jalan.
Melihat aktivitas tersebut, ia langsung menghentikan kegiatan itu dan meminta aparat kepolisian untuk memproses para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Li Claudia, pengambilan pasir atau tanah secara sembarangan dapat menimbulkan berbagai dampak serius, seperti pergeseran tanah, kerusakan badan jalan, hingga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Untuk itu, pemerintah melakukan langkah penanganan secara menyeluruh melalui pendekatan eksternal maupun internal.
Secara eksternal, BP Batam dan Pemko Batam melakukan pengawasan serta penindakan langsung terhadap aktivitas pengerukan pasir ilegal di lapangan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha.
Bahkan, sejumlah perusahaan besar telah diberikan peringatan keras hingga pencabutan izin usaha karena terbukti melanggar aturan dan perizinan terkait lingkungan hidup.
Sementara secara internal, pemerintah juga tengah membenahi sistem perizinan serta tata kelola lingkungan hidup agar pengawasan berjalan lebih efektif dan transparan.
Penegakan disiplin juga diterapkan kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk pembiaran atau keterlibatan dalam aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
“Tidak ada pengecualian. Setiap pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai aturan yang ada. Baik itu dilakukan oleh pegawai pemerintah, pengusaha, maupun warga biasa. Semua sama di mata hukum,” ujarnya.
Li Claudia menambahkan, seluruh langkah yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menjamin keselamatan warga sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Batam.
Ia juga menegaskan bahwa Batam sebagai kota metropolitan yang terbuka bagi siapa saja harus dijaga bersama melalui kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku.
“Kami tidak melarang orang datang ke Batam. Tapi mari sama-sama kita jaga Batam dengan menaati aturan yang ada,” tutupnya.















































