Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Mulai Berlaku di Bondowoso
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi mulai berlaku sejak Sabtu (18/4/2026). Perubahan ini telah memengaruhi berbagai sektor, terutama yang menggunakan kendaraan pelat merah dan pelaku usaha. Di Bondowoso, kenaikan harga BBM tersebut tidak langsung menimbulkan dampak signifikan pada volume penjualan, namun beberapa instansi dan pelaku bisnis mulai merasakan efeknya.
Harga Pertamax Turbo melonjak dari Rp13.900 menjadi Rp19.400 per liter, sedangkan Dexlite naik menjadi Rp23.600 dan Pertamina Dex meningkat menjadi Rp23.900 per liter. Meski kenaikan ini cukup besar, pengawas SPBU di Bondowoso mengatakan bahwa permintaan untuk BBM jenis ini masih relatif rendah.
Pengawas SPBU Kembang, Adista Prabudi, menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM ini tidak secara drastis memengaruhi pola pembelian. Ia menyebutkan bahwa jumlah pembeli BBM non-subsidi memang sedikit, sehingga stok hanya disediakan sesuai kebutuhan.
Dalam sehari, SPBU Kembang hanya menyediakan sekitar 100-200 liter Pertamax Turbo dan sekitar 450 liter Dexlite. Hal serupa juga dialami oleh SPBU Tamansari. Manajer SPBU Tamansari, Jagir, mengatakan bahwa permintaan Pertamax Turbo dan Dexlite memang tidak terlalu tinggi. Namun, ia memprediksi akan ada pergeseran konsumsi dari pengguna Pertamax Turbo ke Pertamax biasa.
Dampak pada Instansi Pemerintah
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bondowoso menjadi salah satu instansi yang terdampak langsung. Delapan armada pengangkut sampah wajib menggunakan BBM non-subsidi setiap hari. Kepala DLH Bondowoso, Henry Kurniawan, mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini memengaruhi biaya operasional harian. Meskipun demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan pengangkutan sampah kepada masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan langkah optimasi, seperti penyesuaian rute pengangkutan agar lebih efektif dan memastikan kondisi mesin armada selalu prima untuk menghindari pemborosan. Untuk detail pembengkakan anggaran, Hendri mengaku masih melakukan kalkulasi dan evaluasi rute.
Pengaruh pada Anggaran Pemkab Bondowoso
Kepala Bagian Umum Pemkab Bondowoso, Sofie Adie Kurniawati, menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM hampir 50 persen memengaruhi pengeluaran untuk biaya BBM. Menurutnya, anggaran BBM yang semula dialokasikan untuk dua bulan, kini kemungkinan hanya cukup untuk 1-1,5 bulan saja. Hal ini disebabkan karena semua kendaraan dinas wajib menggunakan BBM non subsidi.
Sebagai solusi sementara, pihaknya mengapresiasi kebijakan efisiensi seperti penggunaan sepeda manual untuk jarak dekat dan penerapan kebijakan Work From Home (WFH). Contohnya, Pak Sekda saat ini lebih sering menggunakan sepeda pancal, serta adanya kebijakan WFH yang diterapkan.
Prediksi Perubahan Pola Konsumsi BBM
Meski permintaan BBM non-subsidi masih rendah, para pengusaha dan instansi pemerintah mulai memprediksi perubahan pola konsumsi. Beberapa pengguna BBM non-subsidi cenderung beralih ke BBM yang lebih murah, seperti Pertamax biasa. Hal ini bisa menjadi strategi untuk mengurangi beban biaya operasional.
Namun, perlu dipertimbangkan pula dampak jangka panjang dari kenaikan harga BBM ini. Kenaikan harga dapat memengaruhi ekonomi masyarakat, terutama yang bergantung pada transportasi dan logistik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pelaku bisnis untuk terus mencari solusi yang efisien dan berkelanjutan.
Langkah-Langkah Efisiensi yang Dilakukan
Selain penggunaan sepeda dan WFH, beberapa instansi juga mencoba mengoptimalkan penggunaan kendaraan. Misalnya, dengan menyesuaikan rute pengangkutan sampah atau memastikan mesin kendaraan dalam kondisi optimal agar tidak boros bahan bakar. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kenaikan harga BBM.














































