Kebijakan Dana Rehab Rekon Aceh Barat Mengundang Pertanyaan
Kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dalam penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana hidrometeorologi 2026 mulai memunculkan tanda tanya serius. Kabupaten Aceh Barat, yang mengalami kerusakan besar dengan estimasi mencapai Rp1,29 triliun, justru tidak memperoleh alokasi dari dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan sebesar Rp824,8 miliar.
Tgk. Mustafa Husen Woyla, Pembina Woyla Meutaloe Wareh (WMW) dan Anggota Ikatan Kekeluargaan Aceh Barat (IKABA), menilai situasi ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata. Fakta ini menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara data kerusakan di lapangan dengan keputusan anggaran yang ditetapkan.
Berdasarkan data resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, dampak bencana tidak bisa dikategorikan ringan. Sebanyak 49 rumah rusak total, sekitar 15 rumah hilang terbawa arus sungai, ribuan hektar sawah tidak dapat difungsikan, serta infrastruktur publik seperti jembatan, jalan desa, sekolah, dan fasilitas keagamaan mengalami kerusakan berat. Sejumlah wilayah bahkan masih terisolasi setiap kali hujan deras melanda.
Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang disusun pemerintah daerah telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh. Dengan kata lain, status Aceh Barat sebagai daerah terdampak bencana telah diakui secara administratif. Namun dalam praktiknya, Aceh Barat tidak masuk dalam daftar prioritas penerima dana rehab rekon, bahkan ditempatkan dalam kategori yang sama dengan daerah yang tidak terdampak bencana.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar terkait indikator dan mekanisme penetapan alokasi oleh TAPA. Wajib dipertanyakan dasar perhitungan yang digunakan dalam kebijakan tersebut. Apa indikatornya, rumusnya bagaimana? Aceh Barat justru disamakan dengan daerah yang tidak terkena musibah.
Ironisnya, dari penyesuaian dana Otonomi Khusus (DOKA) sebesar Rp75 miliar yang dibagikan ke seluruh kabupaten/kota, Aceh Barat hanya menerima sekitar Rp1 miliar. Angka yang dinilai tidak relevan dengan skala kerusakan yang terjadi. Sejumlah kalangan mulai mempertanyakan apakah kebijakan ini murni berbasis teknokratis, atau terdapat faktor lain di luar pertimbangan objektif. Minimnya transparansi indikator penilaian TAPA turut memperkuat spekulasi di ruang publik.
Kejanggalan dalam Kebijakan TAPA
Secara kebijakan, terdapat beberapa kejanggalan yang mencuat:
- Data kerusakan yang telah diverifikasi tidak menjadi dasar alokasi
- Tidak adanya pendekatan berbasis tingkat keparahan bencana
- Terjadinya ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan provinsi
- Tidak transparannya parameter distribusi anggaran
Dampak dari kebijakan ini tidak bersifat jangka pendek. Tanpa dukungan rehab rekon yang memadai, pemulihan ekonomi masyarakat terancam stagnan, akses wilayah tetap terputus, dan kualitas layanan pendidikan serta sosial menurun secara signifikan.
“Jika data sudah diakui, kerusakan nyata, tetapi tidak menjadi dasar kebijakan, maka publik berhak mempertanyakan: apakah ada faktor lain di balik keputusan ini?” tegas Tgk. Mustafa Husen Woyla. Ia juga mengingatkan bahwa ketimpangan kebijakan yang dibiarkan berpotensi memicu ketidakpuasan yang lebih luas di masyarakat, khususnya di wilayah Barat-Selatan Aceh.
“Sejarah menunjukkan, ketidakadilan pembangunan akan melahirkan tuntutan baru. Wacana pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) bukan hal baru, dan bisa kembali menguat jika ketimpangan ini terus terjadi,” tambahnya.
Masyarakat Merasa Kecewa
Dalam konteks ini, Pemerintah Aceh didesak untuk membuka secara transparan dasar perhitungan dan indikator yang digunakan oleh TAPA, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan alokasi dana rehab rekon. Selain itu, verifikasi lapangan secara langsung dinilai penting untuk memastikan bahwa keputusan anggaran benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat terdampak.
Tanpa langkah korektif, kebijakan ini berpotensi tidak hanya memperlambat pemulihan pascabencana, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap integritas perencanaan anggaran daerah.
Masyarakat Aceh Barat, khususnya para penyintas banjir hidrometeorologi dan Warga Aceh Barat pada umumnya, merasakan kekecewaan mendalam atas perlakuan yang dinilai tidak mencerminkan nilai kemanusiaan. Penihilan anggaran bantuan bagi korban bencana menimbulkan pertanyaan serius, mengingat bencana yang terjadi adalah nyata, bukan fiktif. Menjadikan nilai bantuan nol rupiah bagi korban adalah bentuk ketidakadilan yang melukai rasa keadilan publik.
Istilah “pembunuhan karakter” tidak bisa diabaikan dalam situasi ini. Indikasi yang muncul menunjukkan adanya nuansa politis yang memperkeruh keadaan. Namun demikian, secara rasional dan kemanusiaan, sulit diterima bahwa tim TAPA dengan sengaja mengorbankan masyarakat penyintas banjir.
Untuk menjawab kekecewaan dan meredakan kegelisahan masyarakat, tim TAPA maupun otoritas terkait wajib segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik melalui media. Transparansi bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.















































