Sosok dan Kronologi Penggelapan Dana Jemaat Gereja oleh Mantan Pegawai BNI
Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara, Cabang Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara, menjadi sorotan setelah terbukti menggelapkan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara senilai Rp28 miliar. Tersangka yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat di bank tersebut kini harus menghadapi konsekuensi hukum atas tindakannya.
Modus yang digunakan Andi adalah dengan menawarkan produk investasi bernama “Deposito Investment” kepada pihak gereja dengan janji bunga hingga 8 persen per tahun. Produk ini sebenarnya tidak ada dalam sistem resmi perbankan, tetapi Andi diduga memalsukan dokumen bilyet deposito untuk meyakinkan korban. Uang yang diberikan oleh jemaat kemudian dialihkan ke rekening pribadi, keluarga, serta perusahaan miliknya.
Kasus ini pertama kali diketahui oleh Suster Natalia Situmorang KYM, Bendahara Paroki Aek Nabara. Pada Desember 2025, pihak koperasi mengajukan pencairan deposito investasi sebesar Rp10 miliar untuk kebutuhan gereja. Namun, pencairan terus tertunda dengan alasan masih diproses. Pada 23 Februari 2026, seorang pegawai bank datang ke kantor CU, tetapi bukan Andi yang hadir, melainkan orang yang mengaku sebagai penggantinya. Dari sini, kecurigaan mulai muncul.
Beberapa jam kemudian, pihak bank langsung datang dan menyampaikan bahwa Andi sudah tidak lagi menjadi pegawai BNI serta produk tersebut bukan produk resmi bank. Suster Natalia mengaku terpukul dan tidak memahami apa yang terjadi saat itu.
Pelarian dan Penangkapan
Sebelum dilaporkan ke Polda Sumut pada 26 Februari 2026, Andi Hakim telah melakukan beberapa langkah untuk meninggalkan pekerjaannya. Ia mengajukan cuti pada 9 Februari 2026, lalu mengundurkan diri atau pensiun dini pada 18 Februari 2026. Setelah itu, ia dan istrinya, Camelia Rosa, terbang ke Australia melalui Bandara Ngurah Rai, Bali, pada 28 Februari 2026.
Pelarian Andi berlangsung selama sekitar satu bulan. Akhirnya, tersangka kembali ke Indonesia secara kooperatif dan langsung diamankan di Bandara Kualanamu pada 30 Maret 2026. Sejak saat itu, proses hukum terus berjalan untuk menuntut tindakan yang dilakukannya.
Tanggapan dari BNI
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menegaskan bahwa kasus penggelapan dana jemaat hanya melibatkan satu orang pegawai, yaitu Andi Hakim Febriansyah. Direktur Human Capital & Compliance BNI, Munadi Herlambang, menjelaskan bahwa pelaku menjalankan aksinya secara pribadi menggunakan dokumen tidak sah.
“Sampai saat ini tidak ada pihak lain yang diperiksa selain Andi Hakim. Ini murni tindakan pribadi dengan menggunakan bilyet palsu yang dibuat dan ditandatangani sendiri,” ujar Munadi dalam konferensi pers daring, Minggu (19/4/2026).
Dana yang digelapkan berasal dari anggota Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN), koperasi simpan pinjam milik gereja setempat. BNI berkomitmen untuk mengembalikan seluruh dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara senilai Rp28 miliar pekan depan.
“Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini (depan), Senin sampai Jumat di hari kerja, akan kita kembalikan,” kata Munadi Herlambang.
Sejauh ini, BNI sudah melakukan pengembalian tahap awal senilai Rp7 miliar kepada para jemaat yang menjadi korban. “Kami telah melakukan verifikasi awal dan koordinasi dengan aparat hukum, dan kami mengembalikan sebesar Rp7 miliar di tahap awal. Dan kita akan menyelesaikan sisanya dalam waktu minggu ini,” ucapnya.
Imbauan dari BNI
Di sisi lain, Munadi mengatakan pihaknya turut berempati atas peristiwa dan kerugian yang terjadi terhadap para nasabah. Ia menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengembalikan dana nasabah dan akan mengikuti proses penyidikan kasus penipuan tersebut agar segera terselesaikan dengan prosedur hukum yang berlaku.
“Mekanisme penyelesaian mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang ada,” ungkapnya.
Direktur Network & Retail Funding BNI, Rian Eriana Kaslan, juga mengimbau masyarakat agar menghindari penawaran yang tidak sesuai dengan praktik perbankan di luar mekanisme resmi. “Kami mengimbau masyarakat untuk semakin meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap penawaran investasi yang tidak melalui kanal resmi perbankan. Pastikan setiap produk dan transaksi dilakukan melalui saluran resmi yang dapat diverifikasi,” tuturnya.















































