Defisit Anggaran APBD Bontang yang Mengkhawatirkan
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, kini menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran. Defisit anggaran mencapai sekitar Rp100 miliar, yang hanya sebagian kecilnya berhasil tertutup melalui pembatalan beberapa kegiatan belanja. Hingga medio April 2026, upaya penghematan tersebut baru mampu menutupi sekitar Rp50 miliar dari total kekurangan anggaran.
Langkah efisiensi telah dilakukan oleh Pemkot Bontang, termasuk membatalkan berbagai program dan proyek. Beberapa di antaranya adalah:
- Proyek multiyears Waduk Kanaan
- Rencana pembelian mess di Jakarta
- Pemasangan ACP Kantor Walikota
- Pembangunan lapangan mini soccer
- Pembatasan perjalanan dinas
Walikota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan bahwa tim anggaran (TAPD) masih terus menelaah berbagai program atau kegiatan yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan uang daerah. Ia menegaskan bahwa langkah pemangkasan ini masih terbuka dan bisa meluas ke sektor lain, termasuk infrastruktur.
Namun, ia juga menekankan bahwa layanan dasar masyarakat tidak akan disentuh dalam kebijakan efisiensi tersebut. “Yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak akan kami ganggu,” ujarnya.
Pemkot Bontang juga masih berharap adanya tambahan ruang fiskal dari sumber lain, seperti sisa hasil lelang kegiatan maupun dana transfer pusat yang belum disalurkan. Namun, tekanan fiskal diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun berikutnya.
Neni Moerniaeni memprediksi kondisi APBD Bontang tahun 2027 akan lebih berat, dengan total anggaran hanya sekitar Rp1,5 triliun. Sementara itu, kebutuhan belanja pegawai diproyeksikan mencapai Rp650 miliar atau sekitar 45 persen dari total APBD, melampaui batas maksimal 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Bontang mengusulkan perubahan skema penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah memindahkan TPP ke dalam pos belanja barang dan jasa. Namun, Neni Moerniaeni mengingatkan bahwa langkah tersebut bukan tanpa konsekuensi, karena berpotensi mengurangi alokasi untuk program pengadaan barang dan jasa.
“Kami sedang mempersiapkan ini dengan pertimbangan yang matang,” pungkasnya.
Langkah-Langkah Efisiensi yang Dilakukan
Beberapa langkah efisiensi yang telah dilakukan oleh Pemkot Bontang antara lain:
- Membatalkan sejumlah kegiatan belanja yang tidak mendesak
- Menghentikan proyek infrastruktur yang tidak prioritas
- Membatasi pengeluaran perjalanan dinas
- Meninjau ulang skema penganggaran TPP
Selain itu, Pemkot Bontang juga terus mencari alternatif pendanaan tambahan dari berbagai sumber, seperti dana transfer pusat dan hasil lelang kegiatan.
Tantangan di Masa Depan
Meski sudah melakukan berbagai langkah efisiensi, defisit anggaran tetap menjadi tantangan besar bagi Pemkot Bontang. Prediksi Neni Moerniaeni menunjukkan bahwa kondisi APBD pada tahun 2027 akan semakin berat. Dengan anggaran yang terbatas, Pemkot harus terus berusaha mencari solusi yang dapat menjaga stabilitas fiskal sekaligus menjaga kualitas layanan publik.
Di tengah situasi ini, Pemkot Bontang tetap berkomitmen untuk menjaga prioritas utama, yaitu layanan kesehatan dan pendidikan. Meskipun ada kemungkinan pemangkasan di sektor lain, kedua layanan tersebut akan tetap dipertahankan.
Perubahan Skema Penganggaran TPP
Salah satu inisiatif yang sedang dipertimbangkan adalah perubahan skema penganggaran TPP. Dengan memindahkan TPP ke dalam pos belanja barang dan jasa, Pemkot Bontang berharap dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Namun, langkah ini juga membawa risiko, karena dapat mengurangi alokasi untuk program pengadaan barang dan jasa.
Neni Moerniaeni menegaskan bahwa semua rencana ini akan diambil setelah melalui pertimbangan yang matang. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan kualitas layanan masyarakat.















































