Hari Konsumen Nasional, Disperindag Banten Ungkap Berbagai Pelanggaran
Hari ini, tepatnya pada Senin, 20 April 2026, menjadi momen penting bagi masyarakat Indonesia dalam memperingati Hari Konsumen Nasional. Dalam perayaan ini, berbagai pihak terkait mengambil langkah untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan konsumen. Salah satunya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten yang mengungkap berbagai pelanggaran terhadap barang yang beredar di pasar.
Disperindag Provinsi Banten menemukan berbagai jenis pelanggaran yang bisa merugikan konsumen. Mulai dari produk tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI), produk yang sudah melewati masa kedaluwarsa, hingga barang yang mengandung zat berbahaya. Kepala Disperindag Provinsi Banten, Iwan Hermawan, mengatakan bahwa pihaknya rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengawasan ke sejumlah pasar guna memastikan kualitas barang yang beredar.
“Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran di lapangan,” ujar Iwan kepada Kabar Banten pada Minggu, 19 April 2026.
Adapun beberapa temuan yang dilakukan oleh Disperindag Provinsi Banten antara lain:
- Barang wajib SNI namun tidak memiliki sertifikasi SNI
- Produk yang telah melewati masa edar atau kedaluwarsa
- Barang yang mengandung bahan berbahaya
- Produk beredar tidak pada tempat atau jalur distribusi semestinya
- Wanprestasi, yakni barang atau jasa tidak sesuai kesepakatan
- Tidak memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku
Untuk memperkuat pengawasan, khususnya di wilayah perbatasan, Disperindag Banten menjalin perjanjian kerja sama antar daerah (KAD) dengan Provinsi Jawa Barat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam menjaga kualitas barang yang beredar.
Selain pengawasan, Disperindag Provinsi Banten juga menghadirkan layanan penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lembaga ini hadir di dua wilayah kerja, yakni BPSK WKP I Banten (Tangerang Raya) dan BPSK WKP II Banten (meliputi Serang, Cilegon, Lebak, dan Pandeglang).
“Ini merupakan bukti kehadiran Pemerintah Provinsi Banten dalam perlindungan konsumen melalui pembentukan BPSK di wilayah Tangerang dan Serang,” jelas Iwan.
Dengan adanya BPSK, masyarakat kini memiliki saluran resmi untuk menyelesaikan masalah yang mereka alami akibat pelanggaran konsumen. Layanan ini juga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi para konsumen dalam memilih produk yang berkualitas dan aman.















































