JAKARTA – Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap dapat segera menerima dana bagi hasil dari hak partisipasi atau participating interest sebesar 10% dari blok migas yang beroperasi di Teluk Bintuni. Hal ini dibahas dalam pertemuan antara Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Jumat (10/4/2026).
“Pak Gubernur sudah menyampaikan langsung kepada Pak Menteri ESDM agar dana PI 10% bisa terealisasi,” ujar Asisten II Sekda Papua Barat Melkias Werinussa, dikutip dari laporan media.
Menurut Melkias, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan berkoordinasi dengan perusahaan migas asal Inggris, British Petroleum (BP), untuk merealisasikan PI 10% bagi Papua Barat. Selain blok migas yang dikelola BP, terdapat juga proyek migas yang dikelola Genting Oil. Namun, blok migas tersebut dijadwalkan baru mulai berproduksi pada April 2027.
Selain PI 10%, Pemprov Papua Barat juga mendapat alokasi jatah gas daerah sebanyak 20 juta kaki kubik per hari (MMscfd). “Untuk jatah gas 20 MMscfd itu merupakan komitmen Pak Menteri, jadi dalam setahun Papua Barat mendapatkan dua kali pengapalan,” kata Melkias.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan juga menyampaikan soal penentuan lokasi kontrak kerja sama baru untuk perusahaan migas yang beroperasi di wilayah Papua Barat, serta penetapan wilayah pertambangan rakyat.
Pemerintah provinsi telah mengusulkan sejumlah lokasi yang tersebar di tiga kabupaten, yakni Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Teluk Wondama sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR). Namun, penetapan WPR perlu persetujuan dari pemerintah pusat.
Pembahasan lokasi WPR yang diusulkan oleh pemerintah provinsi terlebih dahulu dibahas secara komprehensif sebelum ditetapkan oleh DPR sehingga operasional pertambangan rakyat nantinya tidak mengalami hambatan.
“Menteri ESDM telah menginstruksikan direktur jenderal terkait untuk berkoordinasi dengan Dinas ESDM Papua Barat guna membahas usulan WPR sebelum ditetapkan oleh DPR,” ucap Melkias.
Kepala Dinas ESDM Papua Barat Sammy Djunire Saiba mengatakan, keterlibatan daerah dalam pengelolaan migas akan mendorong perekonomian dan hal itu sesuai amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016.
Pemerintah provinsi telah menyiapkan dokumen pembentukan BUMD yang bertanggung jawab mengelola dana PI 10% dari hasil produksi migas di Kabupaten Teluk Bintuni.
“Regulasi itu mengatur soal ketentuan penawaran participating interest 10% pada wilayah kerja migas,” kata Sammy.
Proses Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat
Penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) memerlukan beberapa tahapan penting, termasuk evaluasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan:
- Pemerintah provinsi mengusulkan lokasi WPR yang tersebar di tiga kabupaten.
- Usulan tersebut kemudian dibahas secara komprehensif oleh pihak terkait.
- Setelah itu, usulan WPR diajukan ke DPR untuk ditetapkan.
- Dalam prosesnya, Menteri ESDM memberi instruksi kepada direktur jenderal untuk berkoordinasi dengan Dinas ESDM Papua Barat.
Dana Partisipasi Interest (PI) 10%
Dana PI 10% menjadi salah satu harapan utama Pemprov Papua Barat. Berikut adalah poin-poin penting terkait dana tersebut:
- PI 10% berasal dari hasil produksi migas di blok Teluk Bintuni.
- Pemerintah provinsi berharap dana tersebut segera terealisasi.
- Pembahasan PI 10% dilakukan bersama perusahaan migas seperti BP dan Genting Oil.
- Selain PI 10%, Pemprov Papua Barat juga mendapat alokasi gas daerah sebesar 20 MMscfd.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Migas
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya migas. Berikut beberapa aspek yang menjadi fokus:
- Keterlibatan daerah dalam pengelolaan migas akan meningkatkan perekonomian.
- Regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016, menjadi dasar pelaksanaan.
- Pemprov Papua Barat telah menyiapkan dokumen pembentukan BUMD untuk mengelola dana PI 10%.
Tantangan dan Harapan
Meskipun ada harapan besar, proses realisasi PI 10% dan penetapan WPR masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah:
- Persetujuan dari pemerintah pusat untuk penetapan WPR.
- Koordinasi antara pemerintah provinsi dan perusahaan migas.
- Proses pembahasan yang komprehensif sebelum ditetapkan oleh DPR.
Dengan adanya komitmen dari pemerintah pusat dan koordinasi yang baik, diharapkan dana PI 10% dan WPR dapat segera terealisasi, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Barat.















































