DPRD Maluku Tengah Percepat Penyelesaian Ranperda Negeri
DPRD Maluku Tengah terus mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Negeri dalam masa sidang II tahun 2026. Langkah ini didorong oleh seluruh fraksi yang ada di lembaga tersebut, yang menilai Ranperda Negeri sebagai prioritas utama untuk segera diselesaikan.
Pembentukan Pansus dan Proses Pembahasan
Sejalan dengan rencana tersebut, DPRD Maluku Tengah telah membentuk Pansus A dan Pansus B guna menangani Ranperda Negeri. Kedua pansus ini telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan proses pembahasan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku Tengah, Hasan Alkatiri, mengungkapkan bahwa rapat antar fraksi dan pimpinan DPRD telah dilakukan, dan hampir seluruh fraksi menyatakan keinginan agar Ranperda Negeri segera diselesaikan.
“Kita telah rapat Fraksi dengan Pimpinan DPRD dan hampir seluruh Fraksi mereka minta untuk kita menyelesaikan Perda Negeri,” ujar Hasan pada Senin (13/4/2026).
Hasan juga menyampaikan bahwa pihaknya optimis Ranperda Negeri akan segera rampung dalam waktu dekat. Ia menekankan bahwa tanggung jawab atas perda ini adalah bersama, dan harus diselesaikan dalam masa sidang ini.
Proses Penyelesaian Ranperda
Ranperda Negeri yang sudah berada di meja Parlemen sejak beberapa tahun lalu kini sedang dalam tahap pembahasan. Menurut Hasan, proses ini akan melalui beberapa tahapan, termasuk uji publik, harmonisasi, dan penetapan melalui sidang Paripurna.
“Jadi kalau pembahasan bisa dilaksanakan, kemudian uji publik, setelah uji publik barulah penetapan. Tiga tahapan itu dilaksanakan dan bisa di-Paripurna,” jelas Hasan.
Ia juga menegaskan bahwa saat ini tidak ada kendala mendasar dalam proses penyelesaian Ranperda Negeri. Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa Ranperda ini masih menunggu nilai dari Pemerintah Daerah dan DPRD, karena Pansus telah bekerja sejak masa sidang sebelumnya dan pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh Pansus A dan B.
Antisipasi Dinamika dan Polemik
Hasan Alkatiri juga mengungkapkan bahwa pihaknya memperhatikan potensi adanya protes atau dinamika selama proses penggodokan Ranperda. Namun, ia yakin bahwa Pansus A dan B memiliki kompetensi yang cukup untuk menghindari polemik yang pernah terjadi sebelumnya.
“Dan bisa melakukan lobi-lobi Pemerintah Daerah agar polemik-polemik terdahulu tidak terulang lagi di pembahasan kali ini,” tambah Hasan.
Tahapan Selanjutnya
Setelah proses pembahasan selesai, Ranperda Negeri akan masuk ke tahap uji publik. Uji publik ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pihak terkait. Setelah itu, Ranperda akan melalui tahap harmonisasi untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Terakhir, Ranperda akan ditetapkan melalui sidang Paripurna DPRD Maluku Tengah.
Proses ini menunjukkan komitmen DPRD Maluku Tengah untuk menyelesaikan Ranperda Negeri secara transparan dan partisipatif, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.















































