Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Integritas Pegawai
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (Sulbar) terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik serta menjaga integritas pegawai dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menjadi fokus utama dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh jajaran pimpinan instansi tersebut.
Dalam acara apel pegawai yang diadakan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulbar, Senin (13/4), Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv P3H), John Batara Manikallo, menyampaikan beberapa poin penting terkait peningkatan kinerja dan standar pelayanan kepada masyarakat. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, serta para pejabat struktural lainnya.
Salah satu hal yang disampaikan adalah pentingnya memperkuat Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap desa dan kelurahan. Dengan adanya Posbankum yang aktif, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan hukum secara gratis. Selain itu, pengawasan terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) juga harus diperketat agar layanan yang diberikan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kesenjangan informasi hukum di masyarakat.
Reformasi Hukum dan Digitalisasi Layanan
Di bidang regulasi, Kemenkum Sulbar mendorong peningkatan kualitas Indeks Reformasi Hukum (IRH). Hal ini dilakukan melalui pendampingan intensif kepada pemerintah daerah dan memastikan setiap rancangan peraturan daerah selaras dengan nilai Hak Asasi Manusia (HAM) serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Digitalisasi juga menjadi salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan transparansi produk hukum. Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), layanan hukum dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat. Proses digitalisasi ini juga diharapkan dapat mendukung efisiensi dalam pengelolaan data dan informasi hukum.
Selain itu, dalam aspek manajemen kinerja, seluruh unit kerja diminta untuk memaksimalkan penyerapan anggaran Triwulan II sesuai rencana. Disiplin dalam pelaporan melalui aplikasi E-Performance juga menjadi kunci dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran.
Transformasi digital perkantoran terus didorong sebagai upaya meningkatkan efisiensi birokrasi. Dengan adanya sistem digital, proses administrasi dapat lebih cepat dan akurat.
Internalisasi Nilai PASTI dan Citra Institusi
John Batara Manikallo juga menekankan pentingnya internalisasi nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Selain itu, peran aktif seluruh pegawai dalam menjaga citra positif instansi juga sangat penting. Hal ini termasuk dalam penggunaan media sosial secara bijak, sehingga tidak menimbulkan kesan negatif terhadap institusi.
“Kita tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan dokumen, tetapi untuk memastikan kehadiran hukum yang adil, regulasi yang berkualitas, dan pelayanan yang bersih bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat,” tegasnya.















































