DPRD Kota Bandung Minta Pemerintah Bersinergi dalam Pengembangan BRT
BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyerukan keterlibatan aktif pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan proyek Bus Rapid Transit (BRT) berjalan secara optimal. Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), kualitas pengerjaan transportasi massal ini harus diperhatikan agar tidak menjadi infrastruktur yang hanya sekadar “asal jadi”.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwidjaja, menegaskan pentingnya koordinasi intensif antara Pemerintah Kota Bandung dan Kementerian Perhubungan. Ia menilai bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini harus sejalan dengan kualitas fisik di lapangan.
“Jangan sampai ada pembangunan fisik, tapi hasilnya jelek. Kan anggarannya bintang lima, jangan sampai hasilnya kaki lima,” tegasnya belum lama ini.
Desakan ini muncul setelah Wali Kota Bandung sempat membekukan sementara izin pembangunan proyek BRT. Keputusan tersebut diambil setelah ditemukan beberapa masalah terkait kualitas pengerjaan infrastruktur yang dinilai tidak memenuhi standar.
Uung mengingatkan agar proyek ini mendapatkan perhatian serius guna menghindari preseden buruk dari keterlambatan proyek infrastruktur sebelumnya, seperti pembangunan Flyover Nurtanio. Menurutnya, pembangunan BRT harus mencerminkan standar kelas nasional yang mumpuni.
“Anggaran di kementerian cukup besar, jadi hasilnya harus bintang lima,” ujarnya.
Selain aspek fisik, ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat luas. Ia menilai pemahaman warga terkait tujuan dan manfaat kehadiran BRT masih minim, sehingga perlu ada edukasi yang masif sebelum operasional resmi dimulai.
“Sosialisasi harus terus dilakukan sampai BRT ini diluncurkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia memperingatkan Pemerintah Kota Bandung untuk mengantisipasi dampak sistemik pembangunan terhadap arus lalu lintas dan kondisi sosial. Salah satu titik krusial yang disorot adalah Jalan Sudirman. Uung menilai ruas jalan tersebut saat ini sudah menyempit akibat perluasan trotoar, sehingga kehadiran jalur khusus BRT berisiko memicu kemacetan parah.
Persoalan lain yang membayangi adalah keberadaan pasar tumpah di kawasan Andir dan Ciroyom. Mengingat BRT dijadwalkan mulai beroperasi pukul 06.00 WIB, potensi gesekan dengan aktivitas pasar tradisional menjadi tantangan tersendiri.
“Dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial. Karena itu sosialisasi dan antisipasi harus dilakukan,” jelasnya.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama untuk mengkaji berbagai hambatan teknis maupun sosial di lapangan. Pembangunan diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian fisik semata, tetapi juga mempertimbangkan dinamika ekonomi masyarakat sekitar.
“Kalau BRT berjalan lancar, itu bagus bagi Kota Bandung karena punya transportasi yang mumpuni, tepat waktu, dengan trayek yang teratur,” pungkasnya.















































