Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Pemerintah Indonesia telah menghadirkan berbagai program bantuan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya adalah memastikan lebih banyak masyarakat memiliki rumah yang layak huni, aman, dan sehat.
BSPS merupakan bentuk bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah yang lebih baik. Bantuan ini bersifat stimulan atau pemicu, artinya pemerintah memberikan dukungan awal agar masyarakat dapat memperbaiki rumahnya secara swadaya dengan semangat gotong royong.
Besaran dan Manfaat Bantuan PKRS
Dalam dokumen resmi yang dirilis pemerintah, besaran manfaat yang diterima oleh penerima bantuan adalah sebesar Rp20 juta per rumah. Namun, angka ini hanya berlaku untuk penerima bantuan yang tinggal di luar wilayah Papua dan Maluku Utara. Sementara itu, masyarakat di wilayah Papua dan Maluku Utara mendapatkan bantuan sebesar Rp25 juta per rumah.
Untuk penerima bantuan yang tinggal di pulau-pulau kecil, daerah terpencil, atau pegunungan di wilayah Papua dan Maluku Utara, besaran manfaatnya mencapai Rp40 juta per rumah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mempertimbangkan kondisi geografis dan kesulitan akses dalam menentukan besaran bantuan.
Besaran dan Manfaat Bantuan PBRS

Selain PKRS, BSPS juga mencakup Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS). Besaran manfaat yang diberikan untuk PBRS berbeda dengan PKRS. Penerima bantuan PBRS di luar wilayah Papua dan Maluku Utara berhak mendapatkan manfaat sebesar Rp50 juta. Sementara itu, masyarakat di wilayah Papua dan Maluku Utara menerima bantuan sebesar Rp60 juta.
Bagi penerima bantuan PBRS yang tinggal di wilayah Papua dan Maluku Utara, tetapi berada di pulau-pulau kecil, daerah terpencil, atau pegunungan, besaran manfaatnya mencapai Rp70 juta per rumah. Besaran tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri PKP Nomor 131/KPTS/M/2025 tentang Nilai BSPS TA 2025.
Kriteria Penerima Bantuan

Berdasarkan informasi dalam Buku Saku 0%, target penerima bantuan BSPS adalah masyarakat dari kalangan desil 1-4. Desil 1-4 merujuk pada kelompok masyarakat sangat miskin hingga rentan miskin yang berhak menerima berbagai jenis bantuan sosial dari pemerintah.
Target penerima bantuan dalam program ini mencapai 400 ribu orang. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan jumlah rumah layak huni. “Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali. Jadi, dari 45 ribu tahun ini (2025), tahun depan (2026) menjadi 400 ribu,” kata Menteri PKP, Maruarar Sirait, pada akhir Oktober tahun lalu.
Dengan demikian, klaim pemerintah terkait besaran bantuan Rp20 juta per rumah dan target 400 ribu penerima BSPS pada 2026 adalah fakta yang didasarkan pada data dan rencana strategis.















































