AYOOBATAM.COM – Ketua Gabungan Anak Melayu Asli Tempatan (GAMAT) Kecamatan Sagulung, Syamsun, menyoroti aktivitas penimbunan kawasan hutan lindung mangrove di Kelurahan Sei Pelunggut, Kota Batam, yang hingga kini masih berlangsung.
Berdasarkan pantauan wartawan pada Minggu sore, 14 April 2026, kegiatan penimbunan terlihat aktif di lokasi yang berada di depan PT Marcopolo, tidak jauh dari warung kopi Aceh. Sejumlah alat berat tampak beroperasi meratakan tanah, sementara truk-truk pengangkut material hilir mudik membawa tanah dari luar kawasan untuk ditimbun di area mangrove tersebut.
Ironisnya, aktivitas ini berlangsung tidak jauh dari sebuah tugu bertuliskan “Tugu Batas Kawasan Hutan Lindung, Pasar Ikan 1, Dilarang Mengganggu, Milik Negara”. Keberadaan tugu tersebut secara tegas menandai bahwa kawasan itu merupakan hutan lindung yang harus dijaga dan tidak boleh dirusak.
Syamsun menyayangkan masih berlangsungnya aktivitas penimbunan di area yang telah memiliki penanda larangan resmi. Ia menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius yang dilakukan secara terbuka.
“Ini sudah jelas kawasan hutan lindung milik negara. Ada tugu larangan, tapi tetap ditimbun. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Syamsun.
Ia juga menyoroti aktivitas alat berat dan truk yang beroperasi tanpa hambatan, seolah tidak tersentuh pengawasan. Menurutnya, kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.
“Alat berat bekerja dan truk keluar masuk secara terbuka. Ini bukan aktivitas kecil. Harusnya ada tindakan tegas dari pihak terkait,” ujarnya.
Syamsun mendesak pemerintah daerah, BP Batam, serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan menghentikan aktivitas tersebut dan mengusut pihak-pihak yang terlibat.
Ia menegaskan bahwa mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung alami pesisir dari abrasi dan banjir rob, serta menjadi habitat berbagai biota laut yang harus dijaga keberadaannya.
“Kalau mangrove rusak, dampaknya ke masyarakat luas. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga keselamatan dan masa depan wilayah pesisir,” tambahnya.
Masyarakat pun berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan aktivitas penimbunan dan memulihkan kawasan hutan lindung agar tetap terjaga sesuai fungsinya.















































