Reformasi Peradilan Militer: Kunci untuk Menghentikan Impunitas
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menekankan bahwa reformasi peradilan militer adalah langkah penting yang harus segera dilakukan. Ia menyatakan bahwa tanpa perubahan mendasar, potensi pelanggaran oleh aparat militer terhadap warga sipil akan terus terjadi.
Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Kekerasan Militer dan Problematika Pertanggungjawaban Hukum” yang diselenggarakan oleh Centra Initiative bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan di Sadjoe Cafe, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026). Dalam acara tersebut, Al Araf menyoroti pentingnya mengakhiri mata rantai impunitas yang selama ini terus berulang.
Menurut Al Araf, sistem peradilan militer masih menjadi mekanisme utama dalam mengadili anggota TNI, khususnya dalam kasus yang melibatkan warga sipil. Hal ini dinilainya sebagai hambatan besar dalam mencapai keadilan yang objektif.
“Selama peradilan militer masih digunakan untuk mengadili anggota TNI dalam kasus terhadap warga sipil, maka potensi kejahatan serupa akan terus terjadi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya praktik diskriminasi dalam sistem hukum nasional. Menurutnya, status sebagai anggota militer kerap menentukan jalur peradilan yang ditempuh, yang berujung pada ketidaksetaraan di hadapan hukum.
“Kalau seseorang yang tidak berseragam diproses melalui peradilan umum, sementara anggota militer diadili di peradilan militer untuk tindak pidana yang sama, maka itu jelas bentuk ketidaksetaraan di hadapan hukum,” tuturnya.
Al Araf menyinggung kasus penyiraman air keras yang dialami aktivis KontraS Andrie Yunus. Ia menyebut peristiwa itu dapat dipandang sebagai bentuk state of terrorism, yakni situasi di mana kekuasaan negara atau aparatnya digunakan untuk menebar rasa takut di tengah masyarakat sipil.
“Kasus seperti yang dialami Andrie Yunus bisa dilihat sebagai bentuk state of terrorism karena ada penggunaan kekuasaan negara yang menciptakan rasa takut di masyarakat,” ucapnya.
Dari perspektif hak asasi manusia, Al Araf menilai pembiaran terhadap peristiwa semacam ini juga merupakan pelanggaran. Ia menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga dan memastikan adanya keadilan bagi korban.
“Pembiaran terhadap peristiwa seperti ini adalah pelanggaran HAM. Negara punya kewajiban melindungi warganya dan memastikan keadilan ditegakkan,” ungkapnya.
Dia juga mengkritik sikap pemerintah yang dinilai belum tegas dalam membawa kasus-kasus yang melibatkan militer ke ranah peradilan umum. Menurutnya, hal tersebut justru memperpanjang praktik impunitas.
“Kalau pemerintah tidak berani membawa kasus yang melibatkan militer ke peradilan umum, itu sama saja dengan membiarkan impunitas terus berlangsung,” katanya.
Al Araf menegaskan bahwa reformasi peradilan militer merupakan langkah mutlak yang harus segera dilakukan. Ia menekankan pentingnya memastikan militer sepenuhnya tunduk pada sistem peradilan umum, terutama dalam kasus yang menyangkut warga sipil.
“Reformasi peradilan militer adalah keharusan. Militer harus tunduk pada peradilan umum, khususnya dalam kasus yang melibatkan warga sipil, agar prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar terwujud,” ucap Al Araf.
Jangan Lewatkan Video Terbaru:















































