Jumlah PPPK Paruh Waktu di Lombok Tengah Mencapai 4.542 Orang
Di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), jumlah Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu mencapai 4.542 orang. Namun, sebagian besar dari mereka belum pernah menerima gaji sama sekali. Beberapa di antaranya sudah mendapatkan gaji, tetapi hanya sebagian kecil dari total gaji bulanan yang diterima.
Saat ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah sedang menyiapkan anggaran untuk PPPK paruh waktu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Hal ini dilakukan karena banyak PPPK paruh waktu yang belum menerima gaji sama sekali.
“Untuk gaji PPPK paruh waktu ada yang sudah diberikan dan ada yang belum menerima, sehingga disiapkan di APBD perubahan 2026,” ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Tengah Taufikurrahman.
Menurutnya, sejak PPPK paruh waktu menerima surat keputusan pengangkatan di akhir 2025, hingga saat ini mereka belum menerima gaji sama sekali. Namun, ada beberapa PPPK paruh waktu yang telah menerima gaji, meskipun hanya sebagian dari total gaji bulanan.
“Yang sudah tersedia anggarannya hanya untuk gaji 1.223 PPPK paruh waktu, sehingga ada sekitar 3.319 PPPK paruh waktu yang sampai dengan saat ini belum menerima gaji,” jelas Taufikurrahman.
Ia menjelaskan bahwa PPPK paruh waktu yang belum menerima gaji masih menunggu penetapan APBD Perubahan 2026. “Yang sudah gajian ini adalah yang melakukan pemberkasan awal,” tambahnya.
Awalnya, rencana pembayaran gaji PPPK paruh waktu pendidik dan tenaga kependidikan (tendik) akan bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sementara itu, gaji PPPK paruh waktu tenaga kesehatan (nakes) akan dibayarkan dari jasa pelayanan.
Namun, dalam perjalanannya ternyata ada ketentuan yang mengatur BOS. “Namun, dalam perjalanannya ternyata ada ketentuan yang mengatur BOS,” katanya.
Taufik menyebutkan bahwa gaji PPPK paruh waktu direncanakan sebesar Rp200.000 ditambah dengan jaminan kesehatan termasuk untuk keluarga. Selain itu, guru akan mendapatkan tunjangan tambahan dari mengajar dan nakes akan mendapatkan tambahan penghasilan dari jasa pelayanan.
“Termasuk PPPK paruh waktu akan mendapatkan jaminan keselamatan,” jelasnya.
Menurut Taufik, PPPK paruh waktu yang sudah mendapat gaji ini adalah tenaga teknis yang sebelumnya sudah dari awal mendapatkan kontrak. Mengingat PPPK paruh waktu ini sebelumnya merupakan honorer atau tenaga kontrak.
“Sehingga untuk saat ini bagi nakes dan tenaga pendidik belum sama sekali mendapatkan gaji,” tambahnya.
Taufik mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini, Pemda tidak bisa memaksakan untuk menggaji PPPK paruh waktu. Solusinya harus melalui APBD Perubahan 2026.
“Secara keuangan tidak ada persoalan untuk menggaji mereka tetapi secara penatausahaan harus menunggu APBD Perubahan dan membutuhkan sekitar Rp 7,9 miliar,” ujarnya.















































